Detail Berita

KECAMATAN KARANGPLOSO FOKUSKAN FGD PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI DI DESA NGENEP

KARANGPLOSO - Kecamatan Karangploso menyelenggarakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dengan judul "Pencegahan Pernikahan Dini". Kegiatan dilatarbelakangi naiknya angka pernikahan dini di Desa Ngenep Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang (25/10/2022). Angka pernikahan dini di Desa Ngenep mulai meningkat sejak pandemi Covid-19 berlangsung. 

Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang masih muda, pernikahan dini dibatasi dengan umur. Dalam UU No 16 tahun 2019 mengatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Pernikahan dini berdampak buruk bagi kesehatan, juga berpotensi memicu kekerasan seksual dan pelanggaran HAM. Tidak hanya itu, naiknya angka pernikahan dini juga menambah naiknya angka kematian ibu dan anak serta tingginya angka stunting pada daerah tersebut. Melalui FGD ini diharapkan dapat menemukan solusi efektif pencegahan dan penanganan pada pasangan belia yang sudah terlanjur menikah.

Camat Karangploso Bapak Drs. Dwi Ilham Prastyanto hadir untuk menjadi moderator dalam kegiatan ini. Narasumber kegiatan merupakan anggota DPRD Kabupaten Malang Ibu Ninik Nurmiati dari Komisi I, Bapak Muhammad Faiz, S.E. dari Komisi II dan Bapak Busilan, SH. dari Komisi III. Turut hadir Kepala KUA Kecamatan Karangploso, Perwakilan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang, Perwakilan Puskesmas Karangploso dan tim PLKB Kecamatan Karangploso. Peserta terdiri dari Kader Sesa dan Lembaga Desa serta para pemuda di Desa Ngenep. 

Dari hasil kegiatan FGD harus dilakukan sosialisasi dan advokasi secara langsung dan intensif di lapangan sebagai antisipasi gejala Modernisasi dan perubahan perilaku masyarakat termasuk penguatan peran lembaga sekolah khususnya di tingkat SMP. Penguatan peran tokoh Adat dan Tokoh Agama sebagai Kontrol Sosial. Peningkatan kapasitas orang tua khususnya dalam meningkatkan minat atas pendidikan dan mengurangi tekanan ekonomi di Tingkat Keluarga. Penguatan peran Pemerintah Daerah dalam hal pengendalian pernikahan dini melalui perencanaan kebijakan dan koordinasi lintas sektor secara intensif.

Berita Lain